Skip to main content

Sekolah Gratis vs BHP; Dualisme Ide yang Menegasikan

Kalau dicermati dua bulan terakhir ini diberbagai TV swasta, Departemen Pendidikan Nasional membuat iklan layanan masyarakat dengan tema "sekolah gratis". Iklan yang dibintangi oleh perempuan cantik keturunan Aceh, Cut Mini memberi pesan bahwa siapa pun bisa sekolah. Terlepas apakah ia seorang anak loper koran, anak kondektur bus. Pesan yang sungguh menarik dan inilah inti pesan yang disampaikan oleh Depdiknas, bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab negara. Karena itu bersekolahlah. Gantungkanlah cita-cita setinggi apa pun.

Terlepas kita bersepakat dengan gagasan iklan diatas, ada suatu yang kontradiksi dan saling menegasikan yang dilakukan oleh Depdiknas. Disatu sisi ia mengiklankan sekolah gratis yang merupakan turunan gagasan negara kesejahteraan yang diperas dari UUD 45, yaitu negara bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.


Disisi lain, Depdiknas mensosialisasikan kalau tidak kita sebut juga dengan iklan Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang diklaim oleh Mendiknas, Bambang Sudibyo sebagai terobosan penting dan pertama di Asia dalam suatu wawancara dengan ANTV. Suatu gagasan yang jelas-jelas neolib ... ... ... gagasan yang ingin membuang jauh-jauh tanggungjawab konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sungguh memalukan. Tidak jelas, kiri apa kanan .... bingung juga jadinya.

Gagasan sekolah gratis dan gagasan BHP (Privatisasi Pendidikan) adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Sebagaimana tolak menolaknya antara dua magnet yang sama-sama positif. Gagasan sekolah gratis sumbernya adalah welfare state yang jika ditelusuri, maka hulunya adalah ide mengenai kesejahteraan bersama. Sementara BHP (Privatisasi Pendidikan) adalah gagasan yang bersumber dari neoliberalisme.

Para ustad dan pendeta, khutbahkanlah ke jamaah kalian, ini perang terhadap tangan-tangan neolib. Sadarkan umat, BHP itu menyesatkan.

Comments

Popular posts from this blog

Pemamfaatan GIS dalam Dakwah Muhammadiyah

Dalam sebuah forum pengajian Ramadhan tahun 2010 yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah terlontar kegundahan banyak peserta. Apa pasalnya? Setiap periode, Muhammadiyah memprogramkan penyusunan peta dakwah, tapi tidak pernah bisa direalisasikan. Masalahnya bukan tidak bisa nyusun? Apalagi tidak punya sumberdaya. Problem utama saya kira ketidak jelasan fungsi manajemen dalam struktur PP Muhammadiyah yaitu, siapa yang bertugas dalam penyusunan peta dakwah itu. Di abad ini, dimana perkembangan teknologi yang sangat maju maka, mengandalkan peta dakwah konvensional sudah saatnya ditinggalkan. Salah satu teknologi pemetaan yang sangat efisien ialah bagaimana pemamfaatan sistem informasi geografis (SIG/GIS) dalam menyusun peta dakwah Muhammadiyah. Apa itu GIS dan kenapa Muhammadiyah harus memakai teknologi ini? GIS ialah sistem infomasi berbasis komputer yang menggabungkan antara unsur peta (geografis) dan yang dirancang untuk mendapatkan, mengolah, memanipulasi, informasinya tentang p...

Perubahan Sosial dan Dinamika Gerakan Mahasiswa

Pengantar Dalam sejarah perjalanan bangsa pasca kemerdekaan Indonesia, mahasiswa merupakan salah satu kekuatan pelopor di setiap perubahan. Tumbangnya Orde Lama tahun 1966, Peristiwa Lima Belas Januari (MALARI) tahun 1974, dan terakhir pada runtuhnya Orde baru tahun 1998 adalah tonggak sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Sepanjang itu pula mahasiswa telah berhasil mengambil peran yang signifikan dengan terus menggelorakan energi “perlawanan” dan bersikap kritis membela kebenaran dan keadilan. Keberadaan gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial politik di negeri ini tak bisa dipandang sebelah mata. Diakui atau tidak, keberadaan mereka menjadi salah satu kekuatan ekstraparlemen yang selalu dipertimbangkan oleh berbagai kelompok kepentingan (interest group) terutama pengambil kebijakan, yakni negara. Gerakan mahasiswa baik sebelum ataupun pasca tahun 1998 bagi saya tidak bisa dipisahkan dari ruang dan waktu dimana entitas mahasiswa itu hadir. Karena itu gerakan mahasiswa selalu ...

Strategi Pendampingan Kader IPM

Salah satu konsepsi penting yang dilahirkan dari Semiloka Kader tahun 2002 di Makassar ialah pendampingan. Konsep pendampingan dalam konstruksi semiloka kader Makassar merupakan satu bangunan dengan fasilitator. Dalam sistem perkaderan IPM disebut dengan pelatihan fasilitator dan pendampingan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia fasilitator diartikan sebagai orang yang menyediakan fasilitas. Dalam konteks pelatihan maka, fasilitator berfungsi melancarkan proses belajar, menyediakan informasi baru, dan memperkaya pengalaman peserta. Sementara pendampingan berarti menemani atau menyertai peserta dampingan dari dekat. Dalam konteks pemberdayaan pendampingan berarti pola dukungan. Bentuknya seperti dukungan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang memberikan penerangan, dukungan teknis, dan penyadaran. Sejak dirumuskan di Makassar tahun 2002 yang lalu, konsepsi pendampingan tidak pernah lagi dibicarakan. Padahal, konsepsi tersebut masih bersifat umum. Sehingga tidak bi...